agus joko pramono Fundamentals Explained
agus joko pramono Fundamentals Explained
Blog Article
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
In the course of his tenure, he also initiated the audit of your preparedness of Indonesian Federal government’s implementation of the SDGs.
Presented the very long-time horizon and wide get to with the IDI, I hope to find out how SAIs can direct them selves to achieve equally harmonised plans and fulfill their specific Management roles to supply steady oversight, insight and foresight in sustainably running general public resources."
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
As IDI’s Board prepares for its Assembly on 25 March 2021, we requested Dr. Pranomo some questions on governance and what this means to be a fresh member of your Board.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
"My placement within the IDI Board is quite new, but it is worthwhile to include the perspectives of IDI as well as IDI check here Board in to the vision of BPK to check out that, equally as Indonesia is part of the worldwide Local community, BPK also has a role to Enjoy in the global network of SAI's. This larger outlook opens up possibility in just creating strategic strategies, in advertising ideal techniques, by keeping current, As well as in remaining able to embrace wanted adjustments.
Impacts of relatives entities on environmental disclosure: Analyzing the mediating job of earnings administration and board independence
Also, he has participated in numerous international workshops and courses and has contributed being a speaker in Global community forums, like the United Nations conferences on SDGs and for the INTOSAI Congress.